Hak asasi manusia di Kamboja

Kamboja
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Kerajaan Kamboja
Monarki Raja Norodom Sihamoni Dewan Takhta Wangsa Norodom Wangsa Sisowath (1904–41)
Pemerintahan Perdana Menteri (daftar) Hun Sen Wakil Perdana Menteri Sar Kheng Tea Banh Hor Namhong Men Sam An Bin Chhin Yim Chhaily Kong Sam Ol Kabinet
Parlemen Senat Presiden: Say Chhum Majelis Nasional Presiden: Heng Samrin
Pemilihan umum Komite Pemilihan Umum Nasional Pemilihan umum terakhir Majelis Nasional: 2013 2018 Senat: 2012 2018 Daerah: 2012 2017 Partai politik
Hubungan luar negeri
Pembagian administratif Provinsi Kota Distrik Komunal
Topik terkait Hak asasi manusia Hak LGBT Konflik perbatasan Kamboja-Thailand Gerakan Protes Kamboja 2013–2014
Negara lainnya Atlas
l b s

Kondisi hak asasi manusia di Kamboja semakin mengkhawatirkan. Pembatasan ekstrem terhadap hak-hak sipil dan politik yang diterapkan sejak 2017 di Kamboja semakin intensif. Adanya Undang-undang Keadaan Darurat baru menyebabkan bertambahnya kerangka hukum yang melanggar hak asasi manusia di Kamboja. Para pembela hak asasi manusia, demonstran damai, dan anggota partai oposisi terus mengalami pelecehan dan intimidasi akibat penyalahgunaan sistem peradilan. Hak-hak perempuan juga terus-menerus diserang. Salah satunya adalah ketika Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, memimpin kampanye publik dan menggunakan interpretasi sewenang-wenang mengenai "tradisi" dan "budaya" untuk membatasi hak-hak perempuan. Selain itu, orang-orang yang ditahan secara sewenang-wenang di pusat penahanan narkoba mengalami penyiksaan dan diperlakukan secara tidak manusiawi.^[1]

Kini, akibat pandemi COVID-19, puluhan ribu pekerja di Kamboja berisiko mengalami kemiskinan, terutama pekerja yang memiliki utang keuangan mikro. Kamboja tercatat sebagai negara yang paling banyak berhutang keuangan mikro di dunia. Hal ini terjadi akibat tindakan keras pemerintah Kamboja pada 2017 sampai 2020 yang menargetkan media independen, organisasi masyarakat sipil yang blak-blakan, dan oposisi politik. Tindakan tersebut kemudian menyebabkan Uni Eropa mencabut sebagian status perdagangan bebas preferensi Kamboja di bawah perjanjian perdagangan Everything But Arms (EBA), karena adanya pelanggaran hak-hak buruh dan hak asasi manusia.^[1]

1. ^ ^{a b} "Cambodia 2020 Archives". Amnesty International (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-07. Diakses tanggal 2021-11-05.